ABORSI DALAM PANDANGAN ISLAM DAN HUKUM POSITIF di INDONESIA

Di Susun Oleh :
Thony Setyawan

PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEPERAWATAN
STIKES INSAN CENDEKIA MEDIKA JOMBANG
2009

BAB I
PENDAHULUAN

Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, apakah hal itu dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas ataupun para orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggung jawab dan tidak menginginkan kelahiran sang bayi ke dunia ini. Kelahiran anak yang seharusnya dianggap sebagai suatu anugerah yang tidak terhingga dari Allah SWT sebagai Sang Pencipta justru dianggap sebagai suatu beban yang kehadirannya tidak diinginkan. Ironis sekali, karena di satu sisi sekian banyak pasangan suami isteri yang mendambakan kehadiran seorang anak selama bertahun-tahun masa perkawinan, namun di sisi lain ada pasangan yang membuang anaknya bahkan janin yang masih dalam kandungan tanpa pertimbangan nurani kemanusiaan. Dalam memandang bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan abortus provokatus medicialis. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai abortus provokatus criminalis. Terlepas dari persoalan apakah pelaku aborsi melakukannya atas dasar pertimbangan kesehatan (abortus provokatus medicialis) atau memang melakukannya atas dasar alasan lain yang kadang kala tidak dapat diterima oleh akal sehat, seperti kehamilan yang tidak dikehendaki (hamil diluar nikah) atau takut melahirkan ataupun karena takut tidak mampu membesarkan anak karena minimnya kondisi perekonomian keluarga, tetap saja angka kematian akibat aborsi begitu mencengangkan dan sangat memprihatinkan. Data WHO (World Health Organization) menyebutkan bahwa 15-50% kematian ibu disebabkan oleh pengguguran kandungan yang tidak aman. Dari 20 juta pengguguran kandungan tidak aman yang dilakukan tiap tahun, ditemukan 70.000 perempuan meninggal dunia. Dengan kata lain, 1 dari 8 ibu meninggal dunia akibat aborsi yang tidak aman.1 Membahas persoalan aborsi di Indonesia dikaitkan dengan profesi medis atau dunia kedokteran serta dunia hukum, sepertinya belum ada titik terang dalam sistem penegakan hukum. Dunia hukum seakan menutup mata atas persoalan ini sekaligus diperparah lagi oleh dunia kedokteran yang seolah-olah menyelubungi praktek-praktek aborsi yang nyata-nyata bertentangan dengan sumpah jabatan. Untuk membahas permasalahan tersebut, ada baiknya kita menelusuri kembali bagaimana sebenarnya kedudukan aborsi dalam pandangan Islam dan hukum positif di Indonesia.

BAB II MATERI PENGERTIAN DAN ALASAN ABORSI Dalam mendefenisikan aborsi, terdapat sejumlah pendapat yang berbeda satu sama lain, diantaranya adalah: Pertama, menurut Fact About Abortion, info Kit on Woman‟s Health, aborsi didefenisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi dalam rahim (uterus), sebelum usia janin (fetus) mencapai usia 20 minggu. Kedua, terjadinya keguguran janin; melakukan abortus sebagai melakukan pengguguran (dengan sengaja karena tidak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu).2 Secara umum istilah aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja ataupun tidak. Biasanya dilakukan saat janin masih berusia muda (sebelum bulan keempat masa kehamilan). Sedangkan di dalam hukum pidana Islam, aborsi yang dikenal sebagai tindak pidana atas janin atau pengguguran kandungan terjadi apabila terdapat suatu perbuatan maksiat yang mengakibatkan terpisahnya janin dari ibunya.3 Aborsi sebagai suatu pengguguran kandungan yang dilakukan oleh wanita akhir-akhir ini mempunyai sejumlah alasan yang berbeda-beda. Banyak alasan mengapa wanita melakukan aborsi, diantaranya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
1. Alasan sosial ekonomi untuk mengakhiri kehamilan dikarenakan tidak mampu membiayai atau membesarkan anak.
2. Adanya alasan bahwa seorang wanita tersebut ingin membatasi atau menangguhkan perawatan anak karena ingin melanjutkan pendidikan atau ingin mencapai suatu karir tertentu.
3. Alasan usia terlalu muda atau terlalu tua untuk mempunyai bayi.
4. Akibat adanya hubungan yang bermasalah (hamil diluar nikah) atau kehamilan karena perkosaan dan incest sehingga seorang wanita melakukan aborsi karena menganggap kehamilan tersebut merupakan aib yang harus ditutupi.
5. Alasan bahwa kehamilan akan dapat mempengaruhi kesehatan baik bagi si ibu maupun bayinya. Mungkin untuk alasan ini aborsi dapat dibenarkan.

ABORSI DALAM PANDANGAN ISLAM Aborsi yang merupakan suatu pembunuhan terhadap hak hidup seorang manusia, jelas merupakan suatu dosa besar. Merujuk pada ayat-ayat Al-Quran yaitu pada Surat Al Maidah ayat 32, setiap muslim meyakini bahwa siapapun membunuh manusia, hal ini merupakan membunuh semua umat manusia. Selanjutnya Allah juga memperingatkan bahwa janganlah kamu membunuh anakmu karena takut akan kemiskinan atau tidak mampu membesarkannya secara layak. Dalam studi hukum Islam, terdapat perbedaan satu sama lain dari keempat mazhab Hukum Islam yang ada dalam memandang persoalan aborsi, yaitu:4
1. Mazhab Hanafi merupakan paham yang paling fleksibel, dimana sebelum masa empat bulan kehamilan, aborsi bisa dilakukan apabila mengancam kehidupan si perempuan (pengandung).
2. Mazhab Maliki melarang aborsi setelah terjadinya pembuahan.
3. Menurut mazhab Syafii, apabila setelah terjadi fertilisasi zygote tidak boleh diganggu, dan intervensi terhadapnya adalah sebagai kejahatan.
4. Mazhab Hambali menetapkan bahwa dengan adanya pendarahan yang menyebabkan miskram menunjukkan bahwa aborsi adalah suatu dosa.

Dengan melihat perbandingan keempat mazhab diatas, secara garis besar bahwa perbuatan aborsi tanpa alasan yang jelas, dalam pandangan hukum Islam tidak diperbolehkan dan merupakan suatu dosa besar karena dianggap telah membunuh nyawa manusia yang tidak bersalah dan terhadap pelakunya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, ketentuannya lebih fleksibel yang mana aborsi hanya dapat dilakukan apabila kehamilan tersebut benar-benar mengancam atau membahayakan nyawa si wanita hamil dan hal ini hanya dibenarkan untuk dilakukan terhadap kehamilan yang belum berumur empat bulan.
ABORSI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Dalam hukum positif di Indonesia, ketentuan yang mengatur masalah aborsi terdapat di dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Ketentuan di dalam KUHP yang mengatur masalah tindak pidana aborsi terdapat di dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349. Pasal 299 KUHP : “(1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah; (2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga; (3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu”. Pasal 346 KUHP : “Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun penjara”. Pasal 347 KUHP : “(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas bulan; (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Pasal 348 KUHP : “(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan; (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Pasal 349 KUHP : “Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan itu dilakukan”. Di dalam KUHP sendiri, istilah „aborsi‟ lebih dikenal dengan sebutan “pengguguran dan pembunuhan kandungan” yang merupakan perbuatan aborsi yang bersifat kriminal (abortus provokatus criminalis). Istilah kandungan dalam konteks tindak pidana ini menunjuk pada pengertian kandungan yang sudah berbentuk manusia maupun kandungan yang belum berbentuk manusia. Karena adanya dua kemungkinan bentuk kandungan tersebut maka tindak pidana yang terjadi dapat berupa :
1. pengguguran yang berarti digugurkannya atau dibatalkannya kandungan yang belum berbentuk manusia; atau
2. pembunuhan yang berarti dibunuhnya atau dimatikannya kandungan yang sudah berbentuk manusia

Tindak pidana pengguguran dan pembunuhan kandungan sebagaimana yang diatur dalam KUHP terdiri dari 4 (empat) macam tindak pidana, yaitu:5
1. Tindak pidana pengguguran atau pembunuhan kandungan yang dilakukan sendiri, yang diatur dalam Pasal 346 KUHP.
2. Tindak pidana pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain tanpa persetujuan dari wanita itu sendiri, yang diatur dalam Pasal 347 KUHP.
3. Tindak pidana pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain dengan persetujuan wanita yang mengandung, yang diatur dalam Pasal 348 KUHP.
4. Tindak pidana pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu, yaitu dokter, bidan, atau juru obat baik yang dilakukan atas persetujuan dari wanita itu atau tidak atas persetujuan dari wanita tersebut, yang diatur dalam Pasal 349 KUHP.

Berdasarkan aturan-aturan yang terdapat dalam KUHP terlihat jelas bahwa tindakan aborsi disini merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum karena perbuatan aborsi yang dilakukan tanpa alasan kesehatan/alasan medis yang jelas. Pelaku melakukan perbuatan aborsi karena memang sejak awal tidak menginginkan keberadaan bayi yang akan dilahirkan, biasanya hal ini dilakukan karena kehamilan yang terjadi di luar nikah atau karena takut akan kemiskinan dan tidak mampu membiayai hidup anak tersebut kelak apabila telah lahir ke dunia. Selain itu, jika melihat pada ketentuan yang terdapat dalam KUHP, perbuatan aborsi (baik pengguguran maupun pembunuhan kandungan) harus dapat dipertanggungjawabkan secara pidana oleh wanita hamil yang melakukan aborsi maupun orang yang membantu proses aborsi tersebut. Dengan demikian, baik pelaku maupun yang membantu perbuatan aborsi dapat dikenakan sanksi pidana. Sedangkan di dalam undang-undang kesehatan tidak dijelaskan apa yang disebut aborsi tetapi menggunakan istilah “tindakan medis tertentu”. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyatakan bahwa dalam keadaan darurat upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Sedangkan apa yang dimaksud dengan “tindakan medis tertentu” tidak dijelaskan dalam undang-undang tersebut.
Apabila dicermati, ketentuan Pasal 15 undang-undang tersebut diatas merupakan suatu rumusan yang “mendua hati” atau ambigu dan bertentangan dengan prinsip pembuatan suatu undang-undang, yaitu clear, complete, and coherent (jelas, lengkap dan terpadu). Dari ketentuan Pasal 15 ini terlihat tidak adanya kejelasan, keserbatercakupan dan keterpaduan antara ketentuan yang satu dengan yang lainnya. Penggunaan istilah “tindakan medis tertentu” dapat dijadikan justifikasi bagi para dokter yang melakukan tindakan yang secara materil merupakan tindakan aborsi sehingga ia dapat berlindung dibalik Pasal 15 Undang-Undang Kesehatan. Ketentuan ini sangat membuka peluang semakin maraknya praktik aborsi yang terjadi akhir-akhir ini. Karena ketentuan yang ambigu tadi, seorang dokter atau bidan bisa saja membantu seorang wanita hamil untuk menggugurkan kandungannya dengan alasan kesehatan, padahal alasan tersebut tidak masuk akal. Misalnya seorang wanita yang hamil diluar nikah karena takut kehamilannya diketahui oleh orang lain atau ia beranggapan bahwa kehamilannya merupakan suatu aib sehingga harus digugurkan, bisa saja mendatangi klinik dokter terselubung yang mau melakukan aborsi. Bila dilihat dari ketentuan Pasal 349 KUHP, perbuatan yang demikian patut diduga dan sangat berindikasi kuat bahwa hal yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan pidana. Namun karena adanya ambiguitas undang-undang kesehatan yang menghindari penyebutan aborsi dan hanya menggunakan istilah “tindakan medis tertentu”, para tenaga medis lebih cenderung berlindung dibalik undang-undang tersebut dengan mengedepankan azas “lex specialis derogat lex generalis” (aturan hukum yang lebih khusus dapat mengenyampingkan aturan hukum yang lebih bersifat umum) agar terbebas dari jerat hukum. Dengan kata lain, apabila seorang tenaga medis membantu perbuatan aborsi dan perbuatannya tersebut diduga sebagai tindak pidana, maka orang yang mempunyai kualitas tertentu tadi (dalam hal ini tenaga medis tersebut) dapat saja berlindung dibalik Undang-Undang Kesehatan dengan mengedepankan prinsip “lex specialis” agar tidak dihukum.
Sejalan dengan hal diatas, tidak tegasnya pengaturan masalah aborsi dalam hukum positif di Indonesia juga memberi peluang menjamurnya praktik-praktik aborsi yang illegal. Seharusnya pemerintah tidak menutup mata menempatkan persoalan aborsi pada kondisi yang tidak jelas, baik dari segi penegakan hukum maupun dari segi pelayanan medis yang legal dalam memfasilitasi pasien yang akan melakukan aborsi. Melihat dari kondisi tingginya praktek aborsi illegal yang dilakukan oleh klinik-klinik terselubung serta tingginya angka kematian akibat aborsi yang tidak aman dan bahkan membahayakan si pasien serta dapat menyebabkan kematian, dipandang perlu untuk mengeliminasi praktik-praktik terselubung yang nyata-nyata merupakan kejahatan terhadap nyawa manusia. Namun sejauh ini razia atau sweeping terhadap praktik-praktik terselubung aborsi hampir tidak pernah ada. Beratus bahkan beribu nyawa janin melayang ditangan para medis dan di ujung tajamnya jarum suntik yang dapat mempercepat proses aborsi. Dengan mudahnya para pelaku aborsi bergelimang darah menghabisi hak hidup ciptaan Allah Yang Maha Kuasa. Tidaklah adil apabila pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia hanya ditujukan kepada prajurit yang mengusung misi integritas demi bersatunya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sementara para pelaku aborsi tangannya bergelimang darah menghabisi nyawa manusia yang tidak berdosa tanpa tersentuh hukuman yang setimpal. Apabila hukum positif sudah tidak berdaya lagi untuk mengeliminasi tingkat aborsi yang ada di Indonesia, sudah tentu kita perlu membuka kembali hukum kodrat yang menegaskan bahwa hukum harus sejalan dengan akal budi dan nurani setiap individu. Selain itu harus ditambah dengan meningkatkan penanaman nilai-nilai moral dan agama, baik itu bagi para pelaku maupun pembantu aborsi yang terpelajar (dalam hal ini dokter atau bidan) maupun kepada dukun pijat atau dukun bayi.
Apabila hukum positif sudah tidak bisa sejalan lagi dengan akal budi dan nurani setiap individu maka sudah seharusnyalah hukum positif tersebut disandingkan dengan hukum agama agar para penegak hukum dapat bertindak tegas terhadap pelaku aborsi, baik itu terhadap si wanita hamil itu sendiri yang nyata-nyata mengizinkan kehamilannya dihentikan maupun terhadap pembantu aborsi yang terpelajar. Dengan demikian, apabila kepastian hukum telah terwujud, maka diharapkan tindakan aborsi maupun praktek-praktek aborsi illegal pada klinik-klinik terselubung dapat dieliminasi sehingga nyawa-nyawa janin yang tidak berdosa dapat terselamatkan dari perbuatan yang tidak bertanggung jawab.

BAB III KESIMPULAN
Membahas persoalan aborsi, apakah itu tergolong aborsi yang dibenarkan berdasarkan alasan medis maupun aborsi tanpa alasan yang jelas, perlu dilihat dulu benang merah akar permasalahannya. Aborsi yang dibenarkan berdasarkan alasan medis, baik itu menurut hukum positif maupun hukum Islam adalah tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan apabila kehamilan tersebut dapat membahayakan nyawa wanita hamil dan hal itu hanya dapat dilakukan sebelum kandungan berusia empat bulan. Sedangkan aborsi yang merupakan suatu perbuatan criminal (abortus provokatus criminalis) merupakan perbuatan aborsi yang dilakukan tanpa alasan yang jelas, misalnya takut akan kemiskinan atau takut karena kehamilan tersebut merupakan aib. Aborsi yang merupakan suatu perbuatan kriminal perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, khususnya bagi para penegak hukum. Selain dengan mengadakan sweeping secara berkala ke berbagai klinik-klinik terselubung yang diduga melegalkan praktek aborsi, diperlukan juga adanya aturan tentang aborsi yang tegas dan tidak mendua hati untuk menjerat pelaku maupun pembantu aborsi sehingga dapat mengeliminir perbuatan aborsi serta korban nyawa-nyawa yang tidak berdosa. Dengan demikian, apabila pemerintah melalui penegak hukum yang menjalankan undang-undang atau peraturan telah serius untuk mengeliminir perbuatan aborsi yang tidak jelas, diharapkan kepastian dan penegakan hukum tentang aborsi di Indonesia dapat memenuhi tuntutan hati nurani masyarakat pada umumnya.

REFERENSI
Lysa Angrayni, Dosen Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang (2001).
Endnotes : 1 Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 224. 2 Ibid, hlm. 225. 3 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 221. 4 Http:www.lcl.cmu.edu/caae/Home/Forum/ethics.htm. 5 Tongat, Hukum Pidana Materil Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 53. Lysa Angrayni Hukum Islam. Vol. VII No. 5. Juli 2007 546