KEPERAWATAN PROFESIONAL

Disusun Oleh :
Kelompok Keperawatan Profesioanal Kelas 1B
Sofyan Eko F.H.
Sri Rahayu
Thony Setyawan
Windah Agustina
Wiwin Sumila
Yayak Setya
Yendra Satria P.
PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
“INSAN CENDEKIA MEDIKA “
JOMBANG
2009

KATA PENGANTAR
Alhamdulilllah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk dapat melaksanakan dan menyelesaikan karya tulis ilmiah penelitian tindakan kelas ini.
Penulis menyadari bahwa dalam karya tulis ini masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan karena keterbatasan data dan pengetahuan penulis serta waktu yang ada saat ini, dengan rendah hati penulis penelitian ini mengharap kritik dan saran yang membangun dari kalangan pembimbing untuk kesempurnaan penelitian yang kami kerjakan ini.
Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu tersellesaikanya kegiatan fortofolio untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa.Terlepas dari semua kekurangan penulisan karya tulis ini, baik dalam susunan dan penulisanya yang salah, penulis memohon maaf dan berharap semoga penulisan karya tulis ini bermanfaat khususnya kepada kami selaku penulis dan umumnya kepada pembaca yang budiman.
Akhirnya, semoga Allah senantiasa meberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada siapa saja yang mencintai pendidikan. Amin Ya Robbal Alamin.
sine, desember 2009
Penulis

ii
DAFTAR ISI
Halaman Judul ……………………………………………………………
Kata Pengantar ……………………………………………………………
Daftar Isi ……………………………………………………………
BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang ……………………………………………………
2. Masalah ……………………………………………………
3. Rumusan Masalah ……………………………………………………
BAB II PEMBAHASAN
2.1. Keperawatan Profesional ……………………………………………
2.1.1 Pengertian Praktik Keperawatan Profesional ……………………
2.1.2. Model Praktik Keperawatan Profesional di Indonesia ……………
2.1.3. Model Praktik Keperawatan Profesional di Indonesia yang sudah dikembangkan ……………………………………………………
2.2. PERANAN LEGAL PRAKTIK KEPERAWATAN
2.2.1. Pengertian Legal ……………………………………………
2.2.2 Dimensi Legal dalam Keperawatan ……………………………………
2.2.3. Perjanjian atau kontrak dalam perwalian ……………………………
2.2.4. Batas Tanggung Jawab dalam Keperawatan ……………………………
2.2.5. Berbagai Aspek Legal Dalam Keperawatan ……………………………
2.2.6. Perlindungan Legal Untuk Perawat ……………………………………
BAB III OPINI ……………………………………………………………
Referensi , Simpulan ……………………………………………………………
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Era globalisasi dan perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan menuntut perawat, sebagai suatu profesi, memberi pelayanan kesehatan yang optimal. Indonesia juga berupaya mengembangkan model praktik keperawatan profesional (MPKP).

Salah satunya dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) sebagai rumah sakit pendidikan dan rumah sakit rujukan nasional. Linda Amiyanti SKp dari RSCM memaparkan penerapan MPKP dalam seminar nasional yang diselenggarakan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) pekan lalu.

“MPKP adalah suatu sistem (struktur, proses dan nilai-nilai profesional) yang memungkinkan perawat profesional mengatur pemberian asuhan keperawatan, termasuk lingkungan untuk menopang pemberian asuhan tersebut,” jelas Linda.

Saat ini, praktik pelayanan keperawatan di banyak rumah sakit di Indonesia belum mencerminkan praktik pelayanan profesional. Metoda pemberian asuhan keperawatan yang dilaksanakan belum sepenuhnya berorientasi pada upaya pemenuhan kebutuhan klien, melainkan lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas.

Dengan pengembangan MPKP, diharapkan nilai profesional dapat diaplikasikan secara nyata, sehingga meningkatkan mutu asuhan dan pelayanan keperawatan. Dalam hal ini, RSCM bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia.

1.2. Masalah
 Kurangnya Pengetahuan Tentang Pengertian Praktik Keperawatan Profesional
 Ketidaktahuan Akan Model Praktik Keperawatan Profesional di Indonesia
 Ketidaktahuan Akan Model Praktik Keperawatan Profesional di Indonesia Yang Sudah Dikembangkan
1
1.3. Rumusan Masalah
 Apakah Pengertian Praktik Keperawatan Profesional?
 Bagaimana Model Praktik Keperawatan Profesional di Indonesia?
 Bagaimana Model Praktik Keperawatan Profesional di Indonesia Yang Sudah Dikembangkan?

2
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Keperawatan Profesional
2.1.1 Pengertian Praktik Keperawatan Profesional
Perawat adalah orang yang mengasuh, merawat dan melindungi, yang merawat orang sakit, luka dan usia lanjut (di kutip oleh Ellis, Harley, 1980).
Peran perawat adalah menjaga pasien mempertahankan kondisi terbaiknya terhadap masalah kesehatan yang menimpa dirinya (Florence Nigthingale dalam bukunya What it is and What it is not)
Keperawatan adalah fungsi unik dari perawat membantu individu sakit atau sehat dalam melaksanakan segala aktivitasnya untuk mencapai kesehatan atau untuk meninggal dunia dengan tenang yang dapat dapat ia lakukan sendiri tanpa bantuan apabila cukup kekuatan, harapan dan pengetahuan (Virginia Handerson, 1958)
Perawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang di dasarkan ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-spritual yang komprehensif serta di tujukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat baik sakit maupun sehat yg mencakup seluruh siklus kehidupan manusia (Lokakarya keperawatan Nasional 1986)
Praktik keperawatan berarti membantu individu atau kelompok dalam mempertahankan atau meningkatkan kesehatan yang optimal sepanjang proses kehidupan dengan mengkaji status, menentukan diagnosa, merencanakan dan mengimplementasi strategi keperawatan untuk mencapai tujuan, serta mengevaluasi respon terhadap perawatan dan pengobatan (National Council of State Board of Nursing/NCSBN)
3
Praktik keperawatan profesional tertuang juga dlm Nurse Practice Art New York 1972
Praktik keperawatan terdapat dalam American Nursing Association/ANA)

2.1.2. Model Praktik Keperawatan Profesional di Indonesia

Mengingat keterbatasan jumlah dan pendidikan sumber daya perawat di Indonesia- mayoritas tenaga keperawatan masih lulusan Sekolah Perawat Kesehatan (SPK)-praktik keperawatan profesional tidak bisa seperti yang dilakukan di negara maju. Yang dilakukan adalah modifikasi keperawatan primer.

Penetapan jumlah tenaga keperawatan didasarkan jumlah klien/pasien dan derajat ketergantungan klien. Jenis tenaga adalah perawat primer (PP) yang lulusan S1 keperawatan, perawat asosiet (PA) lulusan D3 keperawatan, serta SPK. Tenaga lain adalah pembantu keperawatan. Mereka berada dalam satuan tim yang dibimbing dan diarahkan oleh Clinical Care Manager (CCM) yang merupakan magister spesialis keperawatan.

Tindakan yang bersifat terapi keperawatan dilakukan oleh PP, karena bentuk tindakan lebih pada interaksi, adaptasi, dan peningkatan kemandirian klien yang perlu landasan konsep dan teori tinggi. PP melakukan pertemuan dengan anggota tim kesehatan lain terutama dokter. PP juga mengarahkan dan membimbing perawat lain serta bertanggung jawab atas semua asuhan keperawatan yang dilakukan oleh tim pada sekelompok klien. Tugas PP dibantu PA.

Tugas membersihkan meja klien, menyediakan dan membersihkan peralatan yang digunakan, mengantar klien konsul atau membawa pispot ke dan dari klien dilakukan oleh pembantu keperawatan.

4
Asuhan keperawatan dilakukan berdasar standar rencana keperawatan yang ada. Ketua tim (PP) melakukan validasi terhadap diagnosis keperawatan klien berdasarkan pengkajian yang dilakukan.

2.1.3. Model Praktik Keperawatan Profesional di Indonesia yang sudah dikembangkan

Standar rencana keperawatan yang sudah dikembangkan adalah untuk gangguan sistem pernapasan (tuberkulosis paru, penyakit paru obstruktif kronik), gangguan sistem pencernaan (sirosis hati), gangguan sistem kardiovaskuler (gagal jantung, hipertensi), gangguan sistem perkemihan (gagal ginjal, glomerulonefritis) dan gangguan sistem imun (AIDS).
Di ruang rawat penyakit dalam (IRNA B Lantai IV), tutur Linda, dari hasil perhitungan diperlukan 24 perawat. Rinciannya tiga PP di samping kepala ruang rawat yang semuanya S1 keperawatan. Sisanya PA dengan pendidikan D3 keperawatan (tiga orang), dan SPK (17 orang).
Pelayanan keperawatan profesional mewujudkan dampak positif yang memungkinkan pemberian asuhan keperawatan klien secara berkesinambungan dan dapat dipertanggunggugatkan oleh perawat primer.
Secara kualitatif, PP ada kebanggaan profesional karena ada otonomi dan kesempatan mengobservasi perkembangan klien secara berkesinambungan dan PA dapat bekerja lebih terencana. Dokter merasa ada kerja sama yang lebih baik dibanding ruang lain yang tidak menerapkan MPKP. Kepuasan klien dan keluarga lebih baik. Angka infeksi nosokomial (infeksi yang ditularkan di rumah sakit) menurun. Juga dimulai kegiatan riset keperawatan di tingkat ruang rawat.

2.2. PERANAN LEGAL PRAKTIK KEPERAWATAN
2.2.1. Pengertian Legal
5
Legal adalah sesuat yang di anggap sah oleh hukum dan undang-undang (Kamus Besar Bahasa Indonesia

2.2.2 Dimensi Legal dalam Keperawatan

Perawat perlu tahu tentang hukum yang mengatur prakteknya untuk:
1.Memberikan kepastian bahwa keputusan & tindakan perawat yg di lakukan konsisten dengan prinsip-prinsip hukum
2. Melindungi perawat dari liabilitas
2.2.3. Perjanjian atau kontrak dalam perwalian
Kontrak mengandung arti ikatan persetujuan atau perjanjian resmi antara dua atau lebih partai untuk mengerjakan atau tidak sesuatu.
Dlm konteks hukum, kontrak sering di sebut dengan perikatan atau perjanjian.
Perikatan artinya mengikat orang yg satu dengan orang lain.
Hukum perikatan di atur dlm UU hukum Perdata pasal 1239
” Semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak mempunyai nama tertentu, tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang termatub dlm bab ini dan bab yg lalu.” Lebih lanjut menurut ketentuan pasal 1234 KUHPdt, setiap perikatan adalah untuk memberikan, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.Perikatan dapat dikatakan sah bila memenuhi syarat sbb:
Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (Consencius)Ada kecakapan tahap pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity)Ada sesuatu hal tertentu ( a certain subjec matter) dan ada sesuatu sebab yg halal (Legal Cause)(Muhammad 1990)
Kontrak perawat-pasien dilakukan sebelum melakukan asuhan keperawatan.
6
Kontrak juga dilakukan sebelum menerima dan di terima di tempat kerja
Kontrak P-PS di gunakan untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak yang bekerja sama Kontrak juga untuk menggugat pihak yang melanggar kontrak yang di sepakati
2.2.4. Batas Tanggung Jawab dalam Keperawatan

Menjalan Pesanan Dokter Menurut Becker (Dlm Kozier,Erb 1990) empat hal yang harus di tanyakan perawat untuk melindungi mereka secara hukum:
Tanyakan pesanan yang di tanyakan pasien Tanyakan setiap pesanan setiap kondisi pasien berubah Tanyakan dan catat pesan verbal untuk mencegah kesalahan komunikasi. Tanyakan pesanan (Standing Order ), terutama bila perawat tidak berpengalaman.Melaksanakan Intervensi Keperawatan Mandiri atau yang di DelegasiDalam Melaksanakan intervensi kepwtan perawat memperhatikan beberapa prekausi:
Ketahui pembagian tugas (Job Deskrption) mereka
Ikuti kebijakan & prosedur yang di tetapkan di tempat kerja
Selalu identifikasi pasien, terutama sebelum melaksanakan intervensi utama.
Pastikan bahwa obat yang benar di berikan dengan dosis, rute, waktu dan pasien yg benar.Lakukan setiap prosedur secara tepat Catat semua pengkajian & perawatan yang di berikan dengan cepat dan akurat. Catat semua kecelakaan yang mengenai pasien Jalin & pertahankan hubungan saling percaya yang baik (rapport) dengan pasien. Pertahankan kompetisi praktik keperawatan. Mengetahui kekuatan dan kelemahan perawat. Sewaktu mendelegasikan tanggung jawab keperawatan, pastikan bahwa orang yang di berikan delegasi tugas mengetahui apa yang harus di kerjakan & orang tersebut memiliki pengetahuan & keterampilan yang di butuhkan. Selalu waspada saat melakukan intervensi keperawatan dan perhatikan secara penuh setiap tugas yang di laksanakan.

2.2.5. Berbagai Aspek Legal Dalam Keperawatan
7
Fungsi Hukum Dalam Praktek Keperawatan
a. Hukum memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan mana yang sesuai dengan hukum
b. Membedakan tanggng jawab perawat dengan tanggung jawab profesi yang lain
c. Membantu menentukan batas-batas kewenangan tindkan keperawatan mandiri
d. Membantu dlm mempertahankan standar praktik keperawatan dengan meletakan posisi perawat memiliki akuntabilitas di bawah hukum (Kozier,Erb)

2.2.6. Perlindungan Legal Untuk Perawat
Untuk menjalankan praktiknya secara hukum perawat harus di lindungi dari tuntutan mal praktik dan kelalaian pada keadaan darurat. Contoh:
UU di A.S yg bernama Good Samaritan Acts yg memberikan perlindungan tenaga kesehatan dlm memberikan pertolongan pada keadaan darurat.
Di Kanada terdpt UU lalu lintas yg memperbolehkan setiap orang untuk meolong korban pada setiap situasi kecelakaan yang bernama Traffic Acrt
Di Indonesia UU Kesehatan No 23 tahun 1992

8
BAB III
OPINI
Menurut kelompok kita, memang benar bahwasanya pada era globalisasi seperti sekarang ini menuntut semua kalangan salah satunya perawat untuk berupaya mengembangkan model praktek keperawatan professional, itu merupakan kewajiban bagi setiap perawat. Memang benar juga kalau saat ini praktik pelayanan keperawatan di banyak rumah sakit di Indonesia belum mencerminkan praktik pelayanan profesional. Metoda pemberian asuhan keperawatan yang dilaksanakan belum sepenuhnya berorientasi pada upaya pemenuhan kebutuhan klien, melainkan lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas.

Referensi :
Kompas, 7 November 2002
http://keperawatan Profesional.com. selasa 22 Des 2009 jm 14.00 WIB

SIMPULAN
Praktik keperawatan berarti membantu individu atau kelompok dalam mempertahankan atau meningkatkan kesehatan yang optimal sepanjang proses kehidupan dengan mengkaji status, menentukan diagnosa, merencanakan dan mengimplementasi strategi keperawatan untuk mencapai tujuan, serta mengevaluasi respon terhadap perawatan dan pengobatan (National Council of State Board of Nursing/NCSBN)
Saat ini, praktik pelayanan keperawatan di banyak rumah sakit di Indonesia belum mencerminkan praktik pelayanan profesional. Metoda pemberian asuhan keperawatan yang dilaksanakan belum sepenuhnya berorientasi pada upaya pemenuhan kebutuhan klien, melainkan lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas.

9